Wakil Pimpinan KPK Keberatan Dikira Mangkir dari Panggilan Komnas HAM

Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK) Nurul Ghufron keberatan dengan narasi Pimpinan KPK mangkir dari panggilan Komnas HAM. Baginya, ketidakhadiran Pimpinan KPK lantaran belum jelas tujuan dari pemanggilan tersebut.

” Mohon diklarifikasi, KPK tidak mangkir,” ucap Ghufron usai penuhi panggilan dari ombudsman, Kamis( 10/ 6/ 2021).

BACA JUGA

Nurul Ghufron: KPK Tidak Sempat Bayar BKN buat Penerapan TWK

Ghufron menuturkan, frasa mangkir berarti seorang menemukan panggilan secara pantas tetapi tidak muncul tanpa membagikan alibi yang jelas berita informasi terupdate setiap hari .

Sedangkan dalam konteks panggilan tersebut, Ghufron menegaskan kalau KPK sudah melayangkan pesan kepada Komnas HAM. Isi pesan tersebut mempertanyakan pelanggaran HAM yang dikira sudah dilanggar oleh para Pimpinan KPK.

” KPK perlu kepastian kalau yang hendak dimintai penjelasan kepada KPK itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM apa,” ucapnya.

Disinggung menimpa panggilan ulang dari Komnas HAM terhadap pimpinan KPK pada minggu depan, Ghufron enggan bekomentar. Dia berdalih Komnas HAM harus menarangkan tujuan pemanggilan Pimpinan KPK.

” Biar kami ke situ pula mempunyai kepastian serta dokumen yang disiapkan jelas,” pungkasnya.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia( Komnas HAM) sudah melayangkan panggilan kedua kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK). Panggilan pengecekan berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM dalam polemik uji pengetahuan kebangsaan( TWK).

” Kami hari ini melayangkan pesan panggilan kedua pada pimpinan serta sekjen KPK buat memperoleh penjelasan,” ucap Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, Rabu( 9/ 6/ 2021).

Anam berharap para pimpinan KPK bersedia penuhi panggilan pengecekan buat mempermudah kinerja Komnas HAM. Bagi Anam, sejatinya para pimpinan KPK tidak menyia- nyiakan peluang buat membagikan penjelasan dalam pengecekan ini.

” Jika dalam reaksi kemarin memohon klarifikasi, kira- kira apa dugaan pelanggarannya, ini dalam rangka buat mencari itu. Jika terdapat pelanggaran- pelanggarannya apa itu, nanti kala seluruh telah ditilik, kita baca dokumen, panggil pakar,” kata ia.

Bagi Anam, grupnya tidak dapat begitu saja menyebut sesuatu pihak selaku pelanggar HAM. Hingga dari itu, Anam memohon penjelasan terlebih dulu kepada mereka yang diprediksi mengenali suatu kejadian, dalam perihal ini proses TWK.

” Forum pemanggilan ini wajib dimaknai selaku satu forum peluang serta hak. Jadi ini tradisi yang baik, kita enggak boleh mensangkakan siapa juga, apakah ia pelanggar HAM, koruptor, enggak boleh, wajib terdapat prosedurnya. Komnas HAM lagi melakukan prosedur itu,” kata Anam.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *